Ketua MPR Beberkan Dampak Krisis Perang Ukraina

Tangkapan layar - Pidato Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Editor: Yoyok - Selasa, 16 Agustus 2022 | 12:45 WIB

Sariagri - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan betapa mengerikannya dampak krisis ekonomi global dan perang yang terjadi di Ukraina. Salah satu dampaknya adalah krisis pangan yang memicu kelaparan.

Menurut Bamsoet, saat ini kondisi global makin tak menentu. Semua negara berupaya keras pulihkan ekonomi dari pandemi Covid-19, namun fase ini terganggu dengan berbagai dinamika politik dan ekonomi global.

"Mulai dari konflik Rusia dan Ukraina, perang dagang dan teknologi antara AS dan Tiongkok, ketegangan baru di selat Taiwan, dan disrupsi rantai pasok dan implikasi ke komoditas pangan dan energi," kata Bamsoet pada Sidang Tahunan MPR RI sekaligus Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 dalam rangka memperingati HUT Ke-77 RI di Jakarta, Selasa (16/8).

Menurutnya, ada 320 juta penduduk dunia mengalami kelaparan akut. Di sisi lain, ada sekitar 66 negara yang diprediksi bangkrut.

"Presiden Jokowi ingatkan ancaman krisis global ada di depan mata, 320 juta penduduk dunia ada di kondisi kelaparan akut. Menurut data IMF dan Bank Dunia, perekonomian di 66 negara diprediksi akan bangkrut dan ambruk," ungkap Bamsoet.

"Dan perlambatan serta kontraksi ekonomi global makin memburuk karena tingginya inflasi," katanya.

Di sisi lain, dampak perang di Ukraina menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan. Mulai dari meningkatnya jumlah pengungsi hingga meningkatnya orang yang kehilangan tempat tinggal.

Data United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dipaparkan Bamsoet menyatakan jumlah pengungsi asal Ukraina meningkat pesat menjadi 5 juta orang. Jumlah itu hampir menyaingi pengungsi asal Suriah.

Perang Rusia dan Ukraina menyebabkan 7,1 juta warga Ukraina kehilangan tempat tinggalnya. Jumlah itu merupakan populasi besar yang kehilangan tempat tinggal akibat konflik yang melanda.

"Perang ini memicu krisis pengungsi dan krisis kemanusiaan yang tumbuh paling cepat," kata Bamsoet.

Kenaikan Harga Minyak

Pada bagian lain, Bamsoet mengungkapkan imbas kenaikan harga minyak dunia memberikan pengaruh besar pada kondisi keuangan negara. Khususnya dalam hal peningkatan subsidi BBM yang harus ditanggung pemerintah.

"Beban subsidi BBM Pertalite-Solar mencapai Rp 502 triliun lebih," tutur dia.

Namun, ia cukup memahami keputusan yang diambil pemerintah yang masih menahan harga BBM tersebut hingga saat ini. Kenaikan harga BBM dikhawatirkan bisa memicu dampak lanjutan ke harga-harga kebutuhan pokok dan mendorong terjadinya inflasi.

Kondisi ini juga dipandang dilematis lantaran beban yang terlalu besar pada APBN bisa membahayakan keuangan negara yang pada akhirnya juga bisa membebani masyarakat.

"Kenaikan harga minyak akan sulitkan kita untuk upayakan tambah subsidi untuk redam tekanan inflasi," jelas dia.

Kondisi ini jelas jadi sorotan tersendiri. Karena menurutnya, tak ada negara lain di dunia yang mengalokasikan dana sebesar itu untuk subsidi BBM. "Tak ada negara yang berikan subsidi sebesar itu," tegas dia.

Haluan Negara

Terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), Bamsoet menegaskan tidak akan mengurangi sistem presidensial yang telah disepakati bersama.

"Tidak akan menimbulkan kewajiban bagi Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan PPHN kepada MPR," kata Ketua MPR itu.

Bamsoet mengatakan adanya PPHN justru akan menjadi payung ideologis dan konstitusional bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

Apabila PPHN disepakati oleh seluruh komponen bangsa maka calon presiden dan calon wakil presiden, calon gubernur dan calon wakil gubernur hingga calon bupati atau wali kota tidak perlu menetapkan visi dan misinya masing-masing.

"Seluruhnya memiliki visi dan misi yang sama, yaitu sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujar Bamsoet.

Badan Pengkajian MPR dengan mendasarkan pada aspirasi masyarakat dan daerah telah menyelesaikan kajian substansi dan bentuk hukum PPHN dan telah disampaikan kepada Pimpinan MPR, termasuk juga telah dilaporkan dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD pada 25 Juli 2022, kata dia.

"Badan Pengkajian MPR merekomendasikan untuk menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ujarnya.

Baca Juga: Ketua MPR Beberkan Dampak Krisis Perang Ukraina
Hadapi Pandemi dan Tantangan ke Depan, Jokowi Beberkan 4 Kekuatan Besar RI

Idealnya, PPHN perlu diatur melalui Ketetapan MPR dengan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, untuk saat ini gagasan tersebut sulit untuk direalisasikan.

Oleh sebab itu, mengingat urgensinya berkaitan dengan momentum lima tahunan, gagasan menghadirkan PPHN yang diatur melalui Ketetapan MPR akan diupayakan melalui konvensi ketatanegaraan.

Video Terkait