Laporan Khusus: Muslihat Kredit Usaha Rakyat

Muslihat Kredit Usaha Rakyat (Sariagri/Faisal Fadly)

Editor: Yoyok - Jumat, 23 Desember 2022 | 16:00 WIB

Sariagri - Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program yang tampaknya terus berkelanjutan sekalipun pemerintahan berganti. KUR juga bukan sasaran antara kelompok tertentu untuk saling salah-menyalahkan. KUR memang muslihat karena memberikan manfaat besar bagi kepentingan bangsa, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hingga kini, KUR telah berjalan 15 tahun sejak digagas era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007, dan diteruskan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. KUR adalah program bagi-bagi kail agar bisa mencari ikan sendiri.  

Data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan mencatat sejak awal tahun sampai 22 Desember 2022 nilai akad penyaluran KUR sudah mencapai Rp356,32 triliun dengan jumlah debitur 8,25 juta orang. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun lalu, tapi nilai penyaluran KUR itu  jauh melampaui capaian 2021 sekaligus menjadi rekor tertinggi sejak 2015.

Sampai pertengahan Desember 2022 nilai sisa pinjaman yang belum dikembalikan (outstanding) debitur KUR mencapai Rp476 triliun dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) 1,1 persen. 

Sedangkan bank penyalur KUR terbesar selama periode tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Sepanjang tahun ini sekitar 66,29 persen penyaluran KUR masuk ke sektor usaha mikro, 31,95 persen ke usaha kecil, 1,75 persen ke usaha super mikro, dan 0,01 persen ke pekerja migran Indonesia (PMI).

Sementara secara kumulatif, sejak 2014 sampai 22 Desember 2022 nilai akad penyaluran KUR sudah mencapai Rp1.308 triliun dengan total jumlah debitur 43,76 juta orang. 

Tahun depan pemerintah berencana menaikkan lagi target penyaluran KUR sebesar Rp470 triliun dan Rp585 triliun pada 2024. 

Penyaluran Kredit KUR (Sariagri/Faisal Fadly)
Penyaluran Kredit KUR (Sariagri/Faisal Fadly)

Kepada sariagri.id, dosen manajemen dan kebijakan publik Universitas Gadjah Mada, Media Wahyudi Askar mengatakan bahwa KUR merupakan pondasi penting bagi keberlangsungan UMKM. Sebab, dari berbagai data dan survei terkait tantangan yang dihadapi sektor UMKM selalu muncul persoalan tentang bantuan permodalan.

"Sektor pembiayaan jadi aspek penting dalam pengembangan UMKM, itu sudah tidak terbantahkan lagi," kata Media.

Kendati demikian, proses penyaluran KUR saat ini masih ada beberapa terkendala. Melihat dari segi proporsi, menurutnya KUR lebih banyak dinikmati oleh sektor usaha yang sudah mapan dan sudah berjalan sekian tahun. Sementara dari segi omset, penyaluran KUR juga sebagian besar dapat diakses oleh pelaku usaha kecil dan menengah dengan omset relatif besar. Sedangkan untuk usaha mikro masih lambat penyalurannya.

"Usaha mikro itu rentan secara finansial karena omsetnya kecil. Usahanya juga masih bercampur dengan kebutuhan rumah tangga sehingga kalau terjadi shock secara finansial di rumah tangganya, maka itu akan mempengaruhi usahanya. Jadi mereka sangat rentan. Indikasinya adalah lembaga pembiayaan akan berpikir dua kali untuk menyalurkan pembiayaan ke usaha-usaha mikro. Jadi itu yang menyebabkan penyerapan dari KUR ini masih relatif lambat. Terlebih lagi di masa pandemi ini masih banyak UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil yang belum betul-betul pulih," paparnya.

Media mengungkapkan penyaluran KUR idealnya disalurkan lembaga pembiayaan formal dengan dukungan dari pemerintah. Dari setiap proses tersebut, menurutnya pasti ada sisi politiknya. Terlebih lagi, tahun 2023 sudah memasuki tahun politik.

"Mungkin ada highlight tersendiri, tahun depan akan masuk tahun politik. Dari segi fiskal, bantuan sosial, bantuan UMKM, pelatihan dan pendampingan UMKM itu akan signifikan sekali. Nah secara tidak langsung, kita memahami bahwa ini bagian dari kontestasi politik karena banyak kepentingan bermain di sana. Itu mungkin bagian dari politisi yang berada di kementerian untuk memberikan pengaruh kepada voters," ungkapnya.

"Belajar dari tahun 2019, pada saat pemilu itu bantuan usaha kecil dan bansos itu meningkat signifikan di tahun politik. Masalahnya adalah ketika bantuan meningkat signifikan tanpa diikuti dengan proses pencernaan matang serta teknis penyaluran tepat, maka dampaknya adalah banyak bantuan yang salah sasaran," tambahnya.

Meski tahun depan ada peningkatan jumlah KUR, perlu ada perbaikan segara dalam proses penyaluran dan penyerapan KUR. Sehingga lembaga pembiayaan bisa memastikan usaha kecil dan mikro itu mengakses kredit tersebut.

"Sekarang ada banyak sekali mungkin bagian dari persyaratan kredit yang tidak bisa dipenuhi usaha mikro dan kecil. Itu yang jadi kendala mereka akses kredit. Problem selanjutnya juga adalah teknis penyaluran yang belum memperhatikan preferensi dari UMKM. Jadi kalau ditelaah lagi, usaha mikro khususnya sebagian besar itu adalah perempuan. Cuma dalam estimasi kredit rasio, perempuan akan selalu mendapatkan rasio kredit yang relatif kecil sehingga mereka enggak bisa akses kredit tersebut atau skornya lebih rendah daripada laki-laki," terang Media.

Media menyampaikan penyaluran KUR memang berasal dari lembaga perbankan dengan koordinasi dari pemerintah yang mengatur arah kebijakan nasional. Sehingga arah kebijakan dari pemerintah secara signifikan juga memengaruhi dari arah kebijakan lembaga keuangan formal saat ini.

"Pemerintah melihat sekarang masih banyak ruang atau potensi KUR yang belum terjamah, termasuk kerja sama dengan e-commerce yang harus diperkuat sehingga penyerapan KUR lebih baik. Kalau penyerapan KUR lebih baik, otomatis produktivitas meningkat sehingga ekonomi tetap tumbuh," tuturnya.

Terkait permintaan kredit yang melemah, Media menyatakan karena para pelaku UMKM kini kesulitan mendapat untung lantaran daya beli masyarakat yang juga melemah. "Masalahnya itu bagaimana memulihkan daya beli masyarakat. Memang tidak mudah karena sekarang ada banyak sekali shifting bisnis dan shifting pelaku usaha. Referensi dari customer juga mengalami perubahan signifikan. Shifting bisnis seperti ini butuh waktu dan pemerintah masih lambat dalam merespons ini," tuturnya.

Media menyoroti bahwa selama ini lembaga keuangan cenderung memukul rata penyaluran KUR. Padahal, kebutuhan dari setiap pengguna KUR itu berbeda. Misalnya, kebutuhan berbasis sektor pada pertanian yang mempunyai kebutuhan berbeda tergantung pada musim, komoditas dan harga. Ditambah lagi perbedaan berdasarkan wilayah, misalnya di perkotaan dan desa juga berbeda signifikan secara kebutuhan.

"Kalau ritel lain lagi, pace-nya cepat. Bayangkan kalau kita jual kelontong untuk minggu depan kita sudah harus stok hari ini. Nah kita butuh duit hari ini untuk jualan minggu depan. Sekarang kalau kita enggak punya aset kan enggak bisa kita pinjam cepat. Pace-nya lebih cepat dibandingkan pertanian," ungkapnya.

"Sekarang yang diperlukan itu adalah penyaluran KUR yang customize. Yang sesuai dengan preferensi customer," sambungnya.

Menurutnya harus ada penyaluran KUR yang terkostum. Supaya penyaluran KUR yang terkostum bisa terwujud, maka diperlukan jembatan. Contohnya pada orang perbankan yang harus memahami sisi sosial, misal kondisi psikologis masyarakat.

"Program yang dibuat perbankan itu menjadi inovatif dan kreatif sesuai dengan masyarakatnya, sehingga bisa terjangkau lebih banyak," tuturnya.

Penyaluran KUR per sektor (Sariagri/Faisal Fadly)
Penyaluran KUR per sektor (Sariagri/Faisal Fadly)

Petani Takut Manfaatkan KUR

Media mengatakan masih banyak petani yang terkadang takut untuk memanfaatkan KUR. Ia menilai para petani seringkali merasa khawatir tidak bisa membayar KUR kembali. Ada berbagai masalah terkait hal itu, mulai dari literasi keuangan yang kurang hingga pendekatan perbankan yang belum bisa memenuhi kebutuhan petani. 

Selain itu, bunga yang terlalu tinggi untuk petani juga dinilai membuat petani khawatir tidak mampu membayar balik kreditnya.

"Padahal kalau dilihat potensinya, dengan modal per hektar sawah sebetulnya kalau petani berani ambil kredit digunakan untuk sumberdaya produktif itu bisa lebih stabil keuangan mereka. Itu salah satu kendala juga yang harus digenjot penyerapan KUR pertanian," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Muhammad Firdaus menyampaikan bahwa penyaluran KUR bertujuan agar petani tidak bergantung pada pemodal seperti tengkulak. 

"Apakah KUR bisa bermanfaat? Tentu kalau petani sudah bisa mempunyai model, maka sebetulnya petani bisa menanam tepat waktu, petani bisa mengadopsi teknologi. Jadu KUR itu sangat baik," jelasnya.

Firdaus menerangkan bahwa seringkali kebijakan ekonomi pertanian bersifat mendistorsi pasar, seperti subsidi harga input, output dan subsidi ekspor. Namun, dengan adanya KUR yang menjadi subsidi bunga dianggap tidak mendistorsi pasar sehingga tidak mengganggu berjalannya pasar.

"Jadi secara ekonomi memang pemberian subsidi bunga seperti KUR itu adalah langkah yang disarankan, tapi nanti tentu ada persoalan. Persoalan di lapangan kalau pertanian dapat KUR tentu dampaknya pasti positif, tetapi kebanyakan petani tidak bisa mengakses KUR karena beberapa persyaratan.  Misalnya saat mereka di BI Checking, dia lagi ambil kredit, sehingga dia tidak boleh dapat KUR," terangnya.

Berkaitan dengan KUR petani, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyampaikan tiga rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usulan itu disampaikan dalam acara Penyerahan KUR Klaster dan Penyaluran Dana melalui Lembaga Penyalur Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM), di Istana Negara, Senin (19/12/2022). 

Usulan pertama yaitu pemberlakukan target penyaluran KUR untuk sektor produksi sebesar 0 persen pada 2023. Sebelumnya target ini hilang pada 2021 dan 2022 akibat adanya pandemi Covid-19. 

"Kedua, tambahan subsidi bunga KUR yang diberlakukan hingga akhir tahun 2022 perlu dilanjutkan khusus untuk sektor produksi, terutama pertanian," katanya. 

Usulan ketiga, suku bunga untuk KUR sektor produksi, terutama pertanian, menjadi sebesar 3 persen, sedangkan KUR untuk sektor lainnya kembali menjadi 6 persen. 

Ia berharap ketiga usulan KUR tersebut diharapkan bisa meringankan beban para petani sehingga bisa memperkuat produksi.

Kriteria penerima, tujuan dan kemudahan KUR (Sariagri/Faisal Fadly)
Kriteria penerima, tujuan dan kemudahan KUR (Sariagri/Faisal Fadly)

Pertengahan tahun ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, kontribusi KUR terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Pada 2016, kontribusi KUR terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya sebesar 0,76 persen, menjadi 2,08 persen pada kuartal I-2022. “KUR juga berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja baru yang pada 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja,” kata Airlangga.  

UMKM memang menjadi motor utama dalam ekonomi Indonesia. Pada 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB tercatat sebesar Rp8.574 triliun. Ini mencakup 61,07 persen dari total PDB Indonesia pada tahun itu. KUR Menggerakkan UMKM Makin terbukanya akses terhadap pendanaan membantu UMKM mengembangkan bisnisnya. Apalagi tingkat suku bunga yang relatif rendah dan pencairannya yang cepat dinilai menarik minat UMKM.  

KUR Bersumber dari Dana Bank

Aestika Oryza Gunarto selaku Corporate Secretary BRI menyampaikan bahwa KUR merupakan pembiayaan berupa modal kerja serta investasi yang disalurkan kepada pelaku UMKM individual atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau feasible namun belum bankable.

Berdasarkan data yang dihimpun, pada tahun 2017, BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp.69,6 triliun kepada 3,7 juta debitur, untuk tahun 2018 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp.80,1 triliun kepada 3,9 juta debitur. 

Selanjutnya pada tahun 2019 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp.87,9 triliun kepada 4 juta debitur, kemudian tahun 2020 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp.138,5 triliun kepada 5,3 juta debitur, tahun 2021 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp.194,8 triliun kepada 6,5 juta debitur. Sedangkan sepanjang Januari hingga November 2022 BRI berhasil menyalurkan KUR senilai Rp.230,08 triliun kepada 6 juta debitur.

"Pembiayaan KUR yang disalurkan oleh BRI bersumber dari dana BRI. Mayoritas penyaluran KUR BRI disalurkan kepada sektor produksi," jelasnya.

Aestika mengungkapkan bahwa BRI berhasil menjaga kualitas KUR yang disalurkan, dimana hingga akhir November 2022 tercatat NPL KUR BRI di kisaran 1,03 persen. Adapun kebijakan suku bunga KUR ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan, PT Bank Mandiri (Persero) mencatatkan penyaluran KUR sebesar Rp 37,63 triliun kepada 337.980 debitur hingga November 2022. Nilai itu mencapai 94,10 persen dari target KUR Bank Mandiri tahun 2022 sebesar Rp 40 triliun.

Realisasi itu tumbuh sebesar 11,74 persen jika dibandingkan November 2021 yang hanya sebesar Rp 33,68 triliun. Hingga November 2022, penyaluran KUR Bank Mandiri didominasi oleh sektor produksi sebesar 59,70 persen dari total penyaluran atau sebesar Rp 22,47 triliun.

Seiring dengan penyaluran KUR yang meningkat. Bank Mandiri bisa mempertahankan kualitas penyaluran KUR. Terlihat dari NPL KUR berada di level 0,83 persen per 30 November 2022.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga gencar menyalurkan KUR. Tercatat hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp 12,2 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 112.000 orang.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan akan memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR tersebut dapat teredukasi. Sehingga nasabah bisa naik kelas baik dari sisi akses permodalan nantinya akan mendapat lebih besar dan kapasitas  pengembangan usaha yang meluas.

Program KUR dalam pelaksanaannya juga menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan daya tahan UMKM selama masa pandemi. Pencapaian realisasi KUR pada masa pandemi tahun 2020 tercatat sebesar Rp198,53 triliun atau lebih baik dibandingkan pada masa pra Covid-19 tahun 2019 yang sebesar Rp140,1 triliun.

Jumlah debitur (Sariagri/Faisal Fadly)
Jumlah debitur (Sariagri/Faisal Fadly)

Memperluas KUR Klaster 

Presiden RI Joko Widodo meminta jajarannya untuk memperbanyak dan memperluas program KUR klaster ke berbagai sektor agar meningkatkan penjualan dan model bisnis UMKM.

“Saya senang sekarang ada model KUR klaster, ini benar, memang harus diklasterkan, harus diklasterkan,” kata Presiden Jokowi dalam Penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Jokowi gembira karena berbagai KUR klaster saat ini telah berkembang. Ia mencontohkan ada klaster hortikultura yang melibatkan kalangan UMKM dari pesantren. Model klaster tersebut turut menumbuhkan bisnis UMKM hortikultura karena terdapat off taker atau penjamin pembeli yang mendukung pembelian produk UMKM.

“Saya senang tadi ada pondok pesantren sampai dapat sekian miliar rupiah untuk urusan hortikultura, sayurnya dibeli, kemudian dijual lewat usaha yang memiliki jaringan yang banyak sehingga jelas off taker-nya jelas, penjamin pembeliannya menjadi jelas,” kata dia.

Kemudian, telah terdapat KUR klaster untuk UMKM di subsektor kopi. Hadirnya berbagai klaster itu turut memudahkan lembaga pembiayaan seperti bank untuk menyalurkan pinjaman karena kelayakan UMKM menjadi meningkat.

“Ada off taker, ada penjamin pembelinya, kemudian ada showroom untuk menjual barang itu, artinya dari produksi sampai masuk ke konsumen itu menjadi jelas, sehingga yang meminjamkan uang, bank maupun lembaga nonbank, itu juga yakin bahwa yang yang kita pinjamkan bisa kembali,” kata dia.

Presiden Jokowi secara resmi memulai program “Bioetanol  a target='_BLANK' href='//sariagri.id/tags/37469/tebu'Tebu/a  untuk Ketahanan Energi”,(BPMI Setpres/Laily Rachev)
Presiden Jokowi secara resmi memulai program “Bioetanol Tebu untuk Ketahanan Energi”,(BPMI Setpres/Laily Rachev)

Selain itu, KUR klaster juga akan menumbuhkan model bisnis UMKM karena penyaluran pembiayaan akan fokus ke sektor UMKM tertentu. Dengan begitu, UMKM dapat memperluas bisnisnya tidak hanya di sektor hulu namun juga ke hilir.

“Nanti larinya kopi tidak hanya jualan mentahan, bahan mentah, tetapi bisa sudah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, atau sudah sekarang ini sudah banyak sekali yang saya lihat di daerah-daerah, kemasannya bagus,” kata dia.

Jokowi berharap sektor peternakan dan perikanan juga memiliki KUR klaster agar meningkatkan produktivitas pangan.

“Model-model KUR klaster ini kalau diperbanyak, bisa nanti masuk ke peternak, baik yang daging maupun petelur, bisa masuk ke nelayan, yang berkaitan dengan tambak, kelompok-kelompok seperti ini klaster seperti ini yang diperbanyak,” kata Presiden Jokowi.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan sampai saat ini KUR klaster terealisasi Rp4,8 triliun kepada 1,39 juta debitur. KUR klaster menyalurkan pembiayaan kepada kelompok usaha dengan plafon sampai Rp500 juta per pelaku usaha.

"KUR klaster juga diberikan kepada UMKM yang berkelompok, yang terintegrasi dari hulu ke hilir, terhubung dengan offtaker sehingga mengurangi potensi kredit macet. Ini memudahkan perbankan melakukan proses monitoring," kata Teten.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menilai KUR klaster merupakan solusi terbaik untuk mendorong UMKM naik kelas.

“KUR klaster yang digagas oleh Presiden adalah solusi terbaik untuk menjawab tantangan yang ada. Jawaban atas tantangan untuk menaikkan kelas UMKM dan jawaban atas tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku ekonomi penopang signifikan PDB Indonesia,” katanya.

Ajib menyebut sebagai sektor yang menopang lebih dari 61,97 persen PDB nasional, UMKM mempunyai paling tidak empat masalah mendasar mulai dari literasi keuangan yang rendah hingga kualitas SDM dan teknologi.

“Pemahaman para pelaku ekonomi sektor ini cenderung belum mengerti tentang laporan keuangan, pentingnya pencatatan dan administrasi, serta sistem manajemen keuangan,” katanya.

Permasalahan kedua adalah belum terbangunnya ekosistem bisnis dari hulu ke hilir. Menurut Ajib, inilah yang menyebabkan UMKM sulit untuk bertahan dan tidak mendapatkan nilai tambah yang maksimal.

Masalah yang ketiga yaitu tidak atau kurangnya jaminan yang dibutuhkan ketika membutuhkan pinjaman. Sedangkan permasalahan keempat adalah rendahnya produktivitas dikarenakan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kekurangan teknologi.

Namun, Ajib mengatakan dengan keterbatasan yang ada, UMKM tetap bisa berjalan dan terus tumbuh, baik dari sisi jumlah pelakunya maupun diversifikasi usahanya.

“Hal ini menunjukkan UMKM sebenarnya sangat feasible, tetapi banyak yang belum bankable. Indikasi UMKM ini feasible, misalnya masih banyaknya pelaku usaha yang mendapatkan pola pembiayaan konvensional, meminjam dari rentenir, atau yang pinjam melalui pinjaman online (pinjol) dengan bunga yang sangat tinggi, tetapi usahanya masih berjalan dengan baik. Indikator seperti ini menunjukkan, bahkan dengan cost of fund yang tinggi, UMKM masih tetap bisa berjalan,” tuturnya.

Ajib berharap implementasi KUR klaster bisa berjalan dengan baik didukung industri keuangan sebagai penyalur serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas.

Kalangan pengusaha mengakui industri keuangan memang cenderung kurang berpihak kepada pelaku UMKM berdasarkan indikator rasio kredit yang masih dalam kisaran 20 persen untuk UMKM dari total kredit yang mengalir, dengan kisaran Rp1.200 triliun.

Idealnya, porsi UMKM bisa lebih ditingkatkan mencapai 30 persen atau kisaran Rp1.800 triliun.

“Tetapi ini memang kondisi yang tidak mudah, karena industri keuangan, terutama perbankan, adalah industri yang high regulated dan harus prudent (hati-hati) dalam menyalurkan kredit. Di sisi lain, salah satu permasalahan mendasar UMKM adalah literasi keuangan yang cenderung masih rendah,” katanya.

Baca Juga: Laporan Khusus: Muslihat Kredit Usaha Rakyat
Bank Diminta Alokasikan Kredit Minimal 30 Persen untuk UMKM

Sementara itu, lantaran UMKM tidak akan bisa tumbuh secara alamiah dan bersaing dengan industri besar, maka dibutuhkan intervensi regulasi agar UMKM tetap bisa mempunyai akses maksimal dalam konteks mendapatkan kredit.

“OJK mempunyai peran yang sangat sentral dalam hal ini. KUR klaster membutuhkan panduan teknis dalam bentuk aturan yang dikeluarkan oleh OJK, sehingga perbankan mempunyai dasar yang kuat dan terukur dalam teknis penyaluran,” katanya.

(yoyok bp, rashif usman)